43 Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong di Pilkada 2024, Apa Tandanya?

Sementara itu, Presiden Inisiatif Demokrasi Konstitusional (CONSID) Kholil Pasaribu mengungkapkan, putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah calon tunggal pada Pilkada 2024.

“Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tidak meluas ke banyak daerah,” kata Kholil.

Menurut Kholil, ada dua faktor utama yang membuat putusan MK tidak efektif. Pertama, adanya rentang waktu yang pendek antara keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan dimulainya masa pendaftaran Pilkada, sehingga koalisi antar partai politik (parpol) yang sudah terbentuk sejak lama sulit diubah.

Kedua, semakin besarnya semangat tidak hormat dan perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di pihak partai politik, khususnya partai politik yang duduk di DPR RI, ujarnya.

Dia menilai sikap pengabaian dan perlawanan yang ditunjukkan partai politik merupakan suatu anomali, karena putusan MK justru menguntungkan partai politik karena mampu mengajukan pasangan calon tanpa tersandera persyaratan pencalonan yang ketat.

Oleh karena itu, tidak ada alasan lain yang dapat menjelaskan anomali sikap partai politik, kecuali partai politik yang terjebak dalam praktik politik kartel. Elit partai politik menggadaikan independensi dan kedaulatan partainya dengan sikap pragmatisme. katanya. katanya.

Ia menyatakan, calon tunggal menjanjikan kemenangan telak. Menggabungkan dukungan terhadap partai politik dan kandidat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Sementara itu, keuntungan politik dan ekonomi tentunya berada dalam jangkauan kita.

Oleh karena itu, di tengah tajamnya serangan pragmatisme yang melanda elite partai politik, calon tunggal merupakan pilihan yang paling menjanjikan keuntungan, ”ujarnya.

Antisipasi kotak kosong

Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat ke Komisi II DPR RI untuk melakukan konsultasi guna membahas kemungkinan kotak kosong memenangkan Pilkada 2024.

Diketahui, sejauh ini ada satu provinsi, 5 kota, 37 kabupaten yang akan berjuang melawan kotak kosong.

“Kami akan konsultasi dengan legislator, dengan DPR. Insya Allah dijadwalkan awal pekan depan. Surat permohonan konsultasi kami kirimkan hari ini,” kata Afif, saat konferensi pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. (04/09/2024).

“Ini untuk menyikapi keadaan jika di suatu daerah yang menang ada calon tunggal, kotaknya kosong,” lanjutnya.

Lebih lanjut, kata dia, KPU RI terus berupaya agar Pilkada Serentak 2024 tidak ada kotak kosong.

Namun hal itu bukan kewenangan penuh KPU. Sebab, faktor utamanya adalah peserta Pilkada 2024.

“Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan KPU merupakan bagian dari upaya kami untuk menekan atau membuka peluang sehingga potensi calon tunggal semakin minim,” ujarnya.

“Tapi tentunya keadaannya tidak hanya bergantung pada apa yang dilakukan KPU saja, tentu juga tergantung pada peserta atau calon peserta pemilu atau pilkada,” imbuh Afif.